Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.
Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?
Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program
Ini
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen PAN-
RB) telah menuntaskan pembagian alokasi
calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru.
Hasilnya banyak sekali pemda yang tidak
memperoleh alokasi itu. Khusus di Jawa Timur
(jatim), ada 27 pemda yang tidak mendapatkan
alokasi CPNS baru untuk periode rekrutmen
2013 ini.
Alokasi CPNS baru di Jatim dialokasikan untuk
pemprov Jatim. Lalu untuk 11 instansi
kabupaten dan kota. Yaitu Kab. Jember, Kab.
Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab.
Mojokerto, Kab. Pamekasan, Kab. Tuban, Kota
Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota
Probolinggi.
Dari daftar pemkab atau pemkot yang
mendapatkan alokasi itu, berarti di Jatim ada
27 pemda yang tidak mendapatkan alokasi
CPNS baru. Diantaranya adalah Kab. Lumajang
yang disebut-sebut tidak mendapatkan alokasi
karena alokasi gaji PNS di APBD sudah sangat
besar, melebihi ambang batas 50 persen.
Daerah lain yang tidak dapat adalah Kota dan
Kab. Pasuruan, Kab. Bondowoso, Kab.
Situbondo, Kab. Banyuwangi, dan lain-lainnya.
Untuk tingkat nasional, jumlah pemprov yang
mendapatkan alokasi meningkat dibandingkan
paparan rapat koordinasi (rakor) Kamis lalu
(18/7). Dalam rakor saat itu, alokasi CPNS baru
hanya tersebar di 30 pemprov.
Tetapi data terkini menunjukkan bahwa alokasi
CPNS baru tersebar di seluruh provinsi.
Meskipun ada sejumlah kabupaten atau kota di
provinsi tertentu yang tidak mendapatkan
alokasi CPNS baru.
Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Hukmas)
Kemen PAN-RB Mohammad Imanuddin
menegaskan pembagian alokasi CPNS baru ini
khusus untuk saringan pelamar umum.
"Bisa jadi ada pemda yang tidak dapat dalam
alokasi pelamar umum ini, tetapi dapat dari
pelamar tenaga honorer kategori II. Tetapi
sekarang fokus dulu untuk pelamar umum,"
urainya kemarin.
Imanuddin menuturkan Kemen PAN-RB untuk
sementara ini belum bisa memberikan rincian
alokasi jumlah CPNS baru per instansi. Data
yang bisa disampaikan adalah, ada 40 ribu
lowongan untuk instansi daerah dan 20 ribu
lowongan instansi pusat.
Dia beralasan jika alokasi itu mereka
umumkan, akan menjadi bahan politsasi
daerah. "Kalau mau tahu, silahkan telpon atau
hubungi masing-masing BKD (badan
kepegawiaan daerah, red)," ujarnya.
Selain menghindari politisasi jumlah alokasi
CPNS tadi, Imanuddin menuturkan
pembagiannya juga belum final. Dia
mengatakan Kemen PAN-RB masih
mengusulkan penambahan jumlah formasi ke
Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain itu sejumlah instansi lainnya juga
meminta tambahan jatah CPNS baru. Termasuk
Kemenkeu sendiri yang meminta tambahan
9.000 kursi, tetapi sepertinya disetujui 5.000
kursi saja.
Pada intinya Imanuddin menuturkan nanti
setiap instansi akan mengumumkan secara
resmi jumlah lowongan CPNS yang tersedia.
Baik itu di instansi pusat, pemprov, atau di
pemkab dan pemkot. "Masyarakat atau pelamar
CPNS dari formasi umum bisa mengakses di
masing-masing instansi," katanya.
Imanuddin juga menuturkan, pada prinsipnya
lowongan CPNS baru ini tidak berkuat di
tingkat lokal. Maksudnya, pelamar yang
berdomisili di daerah tertentu, bisa melamar di
daerah lainnya.
Misalnya pelamar yang berdomisili di Kota
Surabaya, bisa melamar CPNS baru di Pemkot
Semarang atau bahkan sampai ke Pemprov DKI
Jakarta. "Karena CPNS baru ini prinsipnya
agenda nasional. Hanya saja pelaksananya di
daerah," katanya.
Tahun ini Kemen PAN-RB juga tetap
menggandeng banyak pihak untuk melakukan
pengawasan. Mulai dari Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg) untuk mengunci atau mengenkripsi
softcopy soal ujian tulis. Dengan sistem ini,
hanya tim dari Lemsaneg yang bisa membuka
CD penyimpang softcopy tadi.
Pihak lain yang digandeng adalah Badan
Intelejen Negara (BIN). Sekumpulan "manusia
halus" akan disebar ke daerah-daerah
pelaksana tes CPNS untuk mencium jika ada
kecurangan. Kemen PAN-RB juga tetap
menggandeng Indonesia Corruption Watch
(ICW) untuk menatau pelaskanaan ujian.
Wakil Koordinator ICW Ade Irawan
mengatakan, amsih banyak titik-titik yang
bolong dan bisa dimanfaatkan untuk
kecurangan penerimaan CPNS baru. "untuk
persiapan pemantauan, ICW sudah berdiskusi
dengan Wamen PAN-RB beberapa hari lalu,"
ujarnya.
Dia menguraikan bahwa seleksi CPNS baru
terdiri dari tes kompetensi dasar (TKD) dan tes
kompetensi bidang (TKB). Dia menuturkan
untuk TKD sudah relatif aman dari potensi
kecurangan. Sebab pelaksanaan teknisnya,
mulai dari penyusunan naskah ujian,
pemindaian jawaban, dan pengumuman yang
lolos diambil alih pusat.
"Yang agak rawan itu TKB," tandasnya. TKB ini
dilakukan sebagai saringan akhir setelah
pelamar dinyatakan lulus TKD. Tahun lalu Ade
menuturkan TKB ini ditangani penuh oleh
masing-masing instansi.
Sehingga ada potensi kecurangan. Mulai dari
memanipulasi nilai hasil ujian hingga
mengubah nama-nama yang lulus ujian. Kasus
pengubahan nama pelamar yang dinyatakan
lulus ujian ini diantaranya terjadi di Bali.
Tahun ini Ade menuturkan Kemen PAN-RB
mengambil alih sebagian proses TKB. Yakni
penyusunan kisi-kisi materi ujian hingga
pengumumannya. "Karena pengumuman sudah
diambil pusat, potensi manipulasi kelulusan
peserta bisa diantisipasi,"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar