RUU ASN Pangkas Kerumitan Birokrasi

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program Ini

RUU ASN - RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai akan mampu memangkas kerumitan birokrasi yang ada sekarang ini. Dengan hadirnya undang-undang tersebut diharapkan tidak ada lagi birokrasi yang rumit, terkooptasi dan terhegemoni kekuasaan politik tertentu, tertutup, lambat, dan penuh KKN.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi Forum Lesislasi dengan tema 'RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)' bersama Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, Sekretaris Kemenpan Tasdik Kinanto dan pengamat kebijakan publik Andrinof A. Chaniago di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (21/5).

Agun mengatakan bahwa RUU ASN ini merupakan kunci untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, kompeten, dan bertanggung jawab. "Saya yakin ke depan akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan birokrasi, yang lebih efektif, efisien, akuntabel, Korpri atau PNS tetap independen, netral dalam politik," kata Agun.

Agun menilai problem utama tata kelola keuangan negara ini ada di kementerian keuangan. Karena itu RUU ASN diharapkan bisa dan membangun politik anggaran yang pro rakyat. Jangan terlalu berharap dengan situasi sekarang ini. "Dana transfer ke daerah yang mencapai Rp 580 triliun sesuai dengan UU no. 32/2004 tentang otonomi daerah ternyata tidak berdampak apa-apa, karena tetap saja banyak dibelanjakan ke Jakarta," ungkapnya. Dana transfer yang dimaksud Agun, adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Lihat saja, bagaimana para bupati/walikota berusaha mencairkan DAK ke Jakarta, mereka menginap di hotel-hotel Jakarta. Jadi wajar tidak ada pertumbuhan di daerah," terangnya.

Ketua DPP Partai Golkar mengatakan, jika politik anggaran tetap seperti selama ini maka bagaimana pun tak akan berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat. Kedua, adalah masalah kepemimpinan atau leadership, di mana setiap pemimpin dari pusat dan daerah itu harus memahami tata kelola negara. "Dari menteri yang ada sekarang hanya sekitar 10 persen yang memahami tata kelola negara. Menkeu pun tak paham bagaimana mengatur APBN Rp 1.600 triliun itu. Untuk itulah lahir RUU ASN ini," ujar Agun.

Menurut Tasdik, RUU ini akan membawa perubahan mendasar menyangkut dua hal; yaitu kebiasaan-kebiasaan kerja yang tak produktif, buruk, dan berjalan di tempat, dan kedua terkait perbaikan sistem.

"Tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, memberikan pelayanan terbaik pada rakyat, dan bagaimana sistem ini mendudukkan orang secara obyektif sesuai kompetensinya," kata Tasdik.

Andrinof menegaskan jika dengan pemilu berbiaya tinggi dan suburnya politik dinasti sekarang ini, maka akan menyuburkan rekruitmen pegawai negeri sipil atau PNS bermotive politik atau KKN. Karena itu, kalau ingin mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, akuntabel, efisien, taransparan, dan bertanggung jawab, maka proses rekruitmen pegawai itu harus diperbaiki.

"Birokrasi itu tak bisa diperbaiki dengan tingginya gaji, remunerasi, dan sebagainya. Apalagi proses rekruitmen pegawai selama ini memang tidak melalui mekanisme yang transparan, tidak kompeten, juga tak akuntabel, sehingga kata Menpan Abu Bakar, pegawai yang kompeten hanya 5 persen. Itu kan sangat memprihatinkan," kata Andrinof.

Selain itu lanjut Andrinof, konsekuensinya jika berniat memperbaiki mekanisme rekruitmen yang transparan, maka sumber-sumber rekruitmen yang lain seperti sekolah-sekolah pemerintahan dan kedinasan, yang selama ini dijamin kelulusannya sebagai PNS, semua itu harus diatur dengan matang. "Kalau tidak, maka pegawai itu malah membuat geng-geng di birokrasi," ujarnya. [Suara Karya]

Kabupaten Pakpak Bharat Lelang Jabatan

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program Ini

Angin reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur berhembus sampai ke Pakpak Bharat, sebuah daerah pemekaran kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Rencana promosi jabatan secara terbuka (open promotion) atau yang sering disebut dengan istilah lelang jabatan yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta mendapat sambutan positif dari Bupati Pakpak Barat, Remigo Yolanda Berutu.

Dia mengatakan, hal serupa bukan tidak mungkin akan dilakukannya guna mendapatkan pejabat yang kompeten, melalui penyaringan secara transparan dan menghindari terjadinya penetapan pejabat berdasarkan like and dislike yang biasanya sangat kental dengan nuansa KKN. “Kami akan mempelajari aturan-aturan mengenai promosi jabatan tersebut, untuk segera diterapkan. Mungkin tidak hanya bagi lurah dan camat, tetapi untuk semua eselon,” ujar Remigo di Medan, Kamis (04/04).

Diakui, untuk menata birokrasi di Kabupaten Pakpak Barat membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, dan sejauh mungkin tidak dicampuri oleh kedekatan emosional. Remigo mengakui, dia mempunyai keluarga besar di Pakpak Bharat. “Lebih dari delapan puluh persen penduduk adalah keluarga besar saya. Sebagai Bupati, saya berkewajiban membantu rakyat Pakpak Bharat untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi tidak dengan cara pilih kasih. Karena itu perlu adanya sistem yang baik, agar semua berjalan secara adil,” ujarnya.

Hal itu juga akan diberlakukan di jajaran birokrasi, khususnya dalam rekrutmen CPNS dan promosi PNS. Dua hal itu memang sering menjadi permasalahan dalam birokrasi di tanah air, terutama di daerah. Dalam rekrutmen misalnya, sangat kental dengan nuansa KKN, sehingga CPNS yang dihasilkan tidak kompeten. Hal serupa juga terjadi dalam promosi jabatan, yang kental dengan politisasi. Banyak penempatan pejabat di daerah dilakukan secara transaksional, dan tidak jarang dijadikan ‘ATM’ Bupati/Walikota.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengimbau seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar melaksanakan promosi jabatan secara terbuka, untuk menghindari penempatan pegawai hanya berdasarkan like and dislike.

Pada awalnya, dilakukan Kemenetrian PANRB untuk mengisi jabatan Kepala BKN dan Kepala LAN. Langkah itu dilanjutkan dengan promosi terbuka untuk pengisian jabatan eselon I di Kementerian PANRB. Kebijakan itu mendapat sambutan positif dari sejumlah instansi pemerintah, baik di pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengisian jabatan lurah dan camat di Pemprov DKI Jakarta.

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu tak ingin ketinggalan untuk segera menerapkan promosi jabatan secara terbuka di kabupaten yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari hutan, dengan wilayah yang berbukit-bukit. “Saya ingin agar masyarakat, dan seluruh jajaran memahami bahwa ada sistem dan tahapan-tahapan yang harus diikuti untuk bisa menggapai jabatan tertentu. Bukan berarti kalau pangkat dan golongannya sudah sesuai lalu bisa otomatis menduduki jabatan eselon dua, misalnya. Saya setuju, dan akan membawa birokrasi dari comfort zone ke competitive zone,” tambah Remigo Yolanda Berutu. (ags/humasmenpanrb)

Sanksi PNS Korupsi Pemecatan Langsung

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program Ini

Seorang PNS yang telah dikenai hukuman karena melakukan pidana korupsi, tak perlu dilihat berapa lamanya dihukum, harus diberhentikan sebagai PNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) meminta Mahkamah Agung mengevaluasi sistem pengawasan terhadap hakim. Hal itu dinilai dapat memberikan efek jera terhadap hakim yang terlibat kasus korupsi.

"MA sebagai instansi yang melakukan reformasi birokrasi dan menerima tunjangan kinerja sejak 2008, harus mengevaluasi sistem pengawasan terhadap hakim," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Jakarta, Minggu (24/3/2013).

KemenPANRB menyesalkan peristiwa tindak pidana penyuapan di lingkungan lembaga peradilan, yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Bandung dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Jumat 22 Maret lalu.

Terhadap PNS yang terlibat kasus korupsi itu, Eko menekankan pejabat pembina kepegawaian (PPK) Pemkot Bandung harus menegakkan aturan displin yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Seorang PNS yang telah dikenai hukuman karena melakukan pidana korupsi, tak perlu dilihat berapa lamanya dihukum, harus diberhentikan sebagai PNS," tegasnya.

Karena itu, Wamen memperingatkan Wali Kota Bandung untuk dapat bertindak tegas terhadap anak buahnya yang melanggar hukum. "Sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), Wali Kota Bandung harus bertindak sesuai hukum yang berlaku, dan tidak melindungi anak buahnya yang bersalah," jelasnya.

KPK sebelumnya menetapkan seorang hakim PN Bandung, Setyabudi Tejocahyono sebagai tersangka kasus korupsi karena diduga menerima suap. Dia ditangkap operasi tangkap tangan (OTT) di ruang kerjanya bersama Asep, seorang pegawai swasta yang diduga sebagai pemberi suap.

Ironisnya, Setyabudi, yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Bandung merupakan hakim yang mengantongi sertifikat pelatihan hakim perkara korupsi pada Januari 2010. [Liputan 6]

Penilain Prestasi Kerja PNS Daerah Diterapkan 2014

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program Ini

Penilaian Prestasi Kerja - Sebagai salah satu upaya percepatan reformasi birokrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan penilain prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), setidaknya pada 1 Januari 2014 mendatang. Hal tersebut termuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor O2 Tahun 2013 tertanggal 15 Februari. "Penilaian prestasi kerja PNS ini untuk mewujudkan pegawai yang professional dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu, saat ini setiap pegawai harus memiliki rencana dan target kerja setiap tahunnya sesuai bidang tugasnya,"jelas Azwar di Jakarta.

Azwar memaparkan, di samping ditujukan bagi para Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Surat Edaran tersebut juga dialamatkan kepada Para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian disingkat (L), para pemimpin Kesekretariatan Lembaga Negara, dan para pemimpin Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan. Hal tersebut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi PNS. "Karena itu, pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS harus sudah mulai dilakukan pada 1 Januari 2014,"ujarnya.

Agar pelaksanaan penilaian prestasi kerja berjalan efektif di lingkungan instansi masing-masing, lanjut Azwar, para pemimpin instansi diharapkan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan sistem penilaian prestasi kerja pegawai yang baru. Terkait dengan masalah penilaian itu, Kementerian PAN - RB bersama seluruh instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu dekat akan mengadakan rapat koordinasi. "Rapat koordinasi tersebut untuk menyatukan persepsi tentang pelaksanaan sistem penilaian prestasi kerja,"lanjutnya.

Sebelum rapat koordinasi itu dilakukan, Azwar meminta setiap instansi mendalami substansi PP No 46 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepagawaian Negara (BKN) No 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah. "Dan bila memungkinkan menerapkan ketentuan "tersebut,"imbuh dia.

Desakan penilaian kinerja ini menuai dukungan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Koordinator ICW Danang Widyoko mengatakan, dengan adanya kontrak kinerja itu maka setiap kinerja PNS di seluruh instansi pusat maupun daerah dapat diukur secara jelas. "Dan untuk pengawasannya juga jelas," kata dia.

Danang juga mengapresiasi inisiatif Kemen PAN-RB yang menginisiasi keberadaan kontrak kinerja ini. Dia berharap upaya Kemen PAN-RB itu dicontoh kementerian atau lembaga serta pemda lainnya. Dengan pengukuran kinerja ini, penerapan reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik. Dimana pegawai yang kinerjanya bagus akan mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi yang lebih. Sebaliknya untuk pegawai yang kinerjanya jelek, remunerasinya diberikan lebih rendah. [Ken/Jambi Ekspres]

Sistem Kontrak Kinerja Untuk Pejabat

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program Ini

Kontrak Kinerja Pejabat - Kementerian/lembaga sudah saatnya mampu menerapkan sisten kontrak kinerja secara berjenjang terhadap para pejabatnya. Ini untuk memudahkan pengukuran kinerja dari pejabat tersebut.

"Dengan adanya kontrak kinerja, maka setiap pekerjaan dapat diukur, serta untuk mengawasinya juga lebih jelas," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko usai audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Senin (4/3).

Sebenarnya, menurut dia, kontrak kinerja tersebut tidak hanya dapat diterapkan pada tingkat pusat, tetapi juga harus dapat dilaksanakan pemerintah daerah.

"Program reformasi birokrasi yang telah disusun pemerintah pusat seharusnya dapat diterapkan oleh seluruh instansi pemerintahan di daerah," katanya.

Sebagaimana diketahui, Kemenpan-RB telah menerapkan kontrak kinerja sebagai upaya strategis dalam mengawali pelaksanaan tahun anggaran 2013. Di dalam kontrak kinerja itu meliputi sejumlah hal yang menjadi indikator dalam penilaian, antara lain sasaran strategis, indikator kinerja, serta target dan waktu penyelesaian program kegiatan masing-masing pejabat eselon I dan II.

Dalam kesempatan itu, Danang juga menyinggung pengawasan terhadap proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dia menilai, rekrutmen untuk tahun 2013 ini akan lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini terlihat dari masih ditemukannya sejumlah kasus saat seleksi CPNS di berbagai daerah.

Sebelumnya, Azwar Abubakar mengatakan, pada tahun 2013 ini pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan zero growth menuju minus growth dalam melakukan rekrutmen CPNS.

Dia menjelaskan, penambahan formasi CPNS dari jalur umum untuk tahun 2013 ini hanya sebanyak 60 ribu.

"Usulan tambahan juga harus berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selain itu, instansi itu harus sudah memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan," katanya.

Selain itu, penerimaan CPNS tersebut juga masih dibatasi untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis dan jabatan-jabatan tertentu yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi. "Misalnya untuk tenaga penyuluh pertanian. Ini dibutuhkan dalam meningkatkan hasil pertanian," ujarnya. [Tri Handayani/Suara Karya]

Desak Transparansi Rekrutmen CPNS Baru

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program Ini

Pembersihan rekrutmen CPNS baru dari praktek suap semakin gencar. Tim komite pengarah reformasi birokrasi nasional meminta pemerintah segera menuntaskan pengalihan status pejabat pembina kepegawaian dari pejabat politik ke PNS karir.

Desakan itu disuarakan oleh Wakil Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Sofian Effendi. Mantan rektor UGM itu mengatakan, praktek suap dalam seleksi CPNS baru muncul karena dekatnya agenda rutin ini dengan aspek politik daerah. "Bagaimana tidak kental politiknya, kalau penetapan dan pengangkatan CPNS baru ada di tangan kepala daerah yang notabene pejabat politik," katanya.

Sofian menuturkan jika pengalihan wewenang pejabat kepegawaian ini tertuang dalam Rancanan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Dia menyebutkan jika RUU ini masih dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. "Setelah pejabat pembina kepegawaian ini dipegang PNS karir, mudah-mudahan intervensi politik dalam rekrutmen CPNS baru tidak terjadi lagi," kata dia.

Menurut Sofian, posisi PNS karir di dearah yang bertugas sebagai pejabat pembina kepegawaian nantinya adalah para sekrearis daerah (sekda) kabupaten, kota, dan provinsi. Memang para sekda ini masih berpotensi tetap bisa diintervensi kepala daerah. Tetapi Sofian mengatakan jika kinerja para sekda ini nantinya akan dikontrol ketat oleh komisi pengawas aparatur sipil negara (KASN).

Sofian mengatakan jika peluang terjadi rekrutmen CPNS besar-besaran bakal terjadi pada 2015 nanti. Pasalnya pada tahun tersebut, Indonesia mengalami ledakan jumlah PNS yang pensiun. Dia memperkirakaan saat ini ada 2,5 juta PNS yang pensiun.

Untuk menambal para PNS yang pensiun itu, Sofian mengatakan pemerintah juga menyiapkan skenario baru. Yakni tidak langsung membagi-bagikan kuota CPNS baru langsung ke instansi daerah atau pusat untuk ditetapkan sendiri formasinya.

Sebaliknya setiap instansi harus melapor kebutuhan formasi CPNS baru, baru setelah itu pemerintah pusat menetapkan kuotanya. "Tentu melalui analisis yang ketat," katanya.

Sofian sebelumnya pernah melontarkan jika praktek suap dalam rekrutmen CPNS kian menjadi-jadi. Dia memperkirakan jika nilai transasksi suap dalam agenda tahunan itu mencapai Rp 35 triliun. Bagi Sofian, masa penerimaan CPNS baru tidak ubahnya seperti ATM bagi kepala daerah.

Agenda besar reformasi birokrasi, menurut Sofian, harus benar-benar bisa menghilangkan praktek suap dalam penerimaan CPNS baru. Sebab jika praktek ini terus terjadi, integriatas kinerja para CPNS yang masuknya dengan suap tidak akan baik. Para CPNS yang masuk dengan suap itu bakal berpikir untuk segera mengembalikan modalnya. (wan/JPNN)

RUU ASN Disahkan April 2013 Menjadi Undang-Undang ?

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program Ini

Sempat menyusut isu-isu yang membahas tentang pengesahan RUU ASN (Aparatur Sipil Negara) kini isu ini muncul kembali. Dimana harapannya RUU ASN yang sudah heboh dimasyarakat dengan berbagai isu-isu yang ditimbulkan harapannya akan disahkan pada bulan April 2013 nanti.

Berita terbaru tentang pengesahan RUU ASN, Dikutip dari Hukum Online, Pemerintah siap bertemu dengan DPR-RI guna melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kalau pembahasan bisa dilaksanakan dalam masa sidang pertama, April 2013 dapat disahkan,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo di Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut Wamen PAN-RB, saat ini pembahasan di tingkat pemerintah sudah selesai. Setelah dilakukan harmonisasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu terhadap beberapa pasal. Demikian ditulis situs Sekretariat Kabinet, Jumat (1/3).

Bila disahkan, nantinya penempatan kepala dinas atau pejabat eselon I dan II di suatu provinsi/kabupaten/kota tidak bisa lagi berdasarkan like and dislike. Kalau hal itu masih dilakukan, Presiden melalui Menteri PAN-RB bisa membatalkan.

“Penempatan dalam jabatan harus terbuka, dan diawasi oleh Tim Independen dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Eko Prasojo. Ia menjelaskan tugas KASN adalah menjamin merit system berbasis kompetensi dan kinerja, secara akuntabel bisa dilaksanakan.

Kalau Kepala Daerah tidak mau mengulang, lanjut Eko, Kementerian PAN-RB bisa menolak pemberian formasi tambahan Calon Pegaawai Negeri Sipil (CPNS) kepada daerah dimaksud. “Tindakan Menteri PAN-RB untuk tidak memberikan formasi ini sebenarnya sudah berjalan, dalam dua tahun terakhir,” ungkap Wamen PAN-RB.

Wamen PAN-RB menegaskan, transparansi dalam rekrutmen pejabat dengan ancaman penolakan pemberian formasi tambahan CPNS itu merupakan rangkaian dari kebijakan penghentian sementara penerimaan CPNS atau yang dikenal dengan moratorium.

“Tak ada analisis jabatan, tak ada perencanaan kebutuhan pegawai lima tahun, tak ada evaluasi beban kerja, belanja aparatur di atas 50 persen, dari APBD, maka tak akan diberikan formasi,” tegas Eko Prasojo.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada tahun anggaran 2012, Menteri PAN-RB mengalokasikan anggaran untuk formasi 60 ribu CPNS. Namun yang terisi melalui jalur pelamar umum hanya 9.500 orang. “Selama ini daerah tak siap melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara benar. Umumnya formasi lebih berorientasi pada anggaran, bukan kebutuhan riil,” demikian Eko.

Lomba Karya Tulis Reformasi Birokrasi Berhadiah Rp.15 Juta

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program Ini

Lomba Karya Tulis Reformasi Birokrasi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan yang Baik dan didukung The Australian Agency for International Development (AusAID) mengundang para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, Mahasiswa, dan wartawan untuk terlibat dalam reformasi birokrasi dengan membuat tulisan tentang Reformasi Birokrasi.

Ketentuan khusus untuk LSM dan Mahasiswa 

1. Sub Tema: Praktek Terbaik (Best Practices) Pelayanan Publik
2. Tulisan yang diikutsertakan lomba belum pernah dipublikasikan
3. Tulisan dibuat antara 10 sampai 15 halaman, ditulis pada halaman A4, jenis huruf Times New Roman, ukuran 12 spasi 1,5 dengan marjin kiri dan atas 4 cm, marjin kanan dan bawah 3 cm.

Ketentuan Khusus untuk Wartawan

1. Sub-Tema: tentang Aparatur Sipil Negara
2. Tulisan pernah dimuat pada kurun waktu tahun 2012
3. Harus melampirkan versi asli berupa cetak dan atau digital, dengan membubuhkan alamat situsnya.

Ketentuan Umum

1. Karya peserta dikirimkan selambat-lambatnya 23 November 2012
2. Pengumuman pemenang pada tanggal 7 Desember 2012 di website: www.menpan.go.id
3. Pengiriman naskah dialamatkan kepada:

Panitia Lomba Karya Tulis, Biro Hukum dan Humas KemenPAN-RB

Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Jalan Sudirman Kavling 69, Jakarta Selatan

Atau e-mail:

suwardi@menpan.go.id dan hery.desha@kemitraan.or.id

4. Panitia pelakasana hanya menetukan 3 karya terbaik untuk kategori jurnalis, mahasiswa dan organisasi non-pemerintah:

• Juara I : Rp 15.000.000,- + tropi + piagam
• Juara II : Rp 10.000.000,- + tropi + piagam
• Juara III : Rp 7.500.000,- + tropi + piagam

Sumber: Kemenpan RB