Formasi CPNS 2013 Bandung Ditiadakan

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program Ini

Kasus rekrutmen CPNS tahun 2012 menjadi batu sandungan pada perekrutan CPNS di Badung tahun ini. Pemkab Badung tidak mengusulkan formasi CPNS tahun 2013 dari pelamar umum karena masih fokus menyelesaikan masalah pada perekrutan CPNS tahun 2012. ''Untuk tahun ini, tidak ada formasi CPNS. Kami masih fokus dulu menyelesaikan kasus perekrutan CPNS tahun lalu,'' ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Badung I Gede Wijaya, Senin (22/7) kemarin.

Wijaya mengaku pihaknya telah mengirim surat ke pemerintah pusat. Pada intinya, surat itu menyebutkan Pemkab Badung tidak mengusulkan termasuk menerima formasi CPNS di tahun 2013 karena masih fokus pada penyelesaian kasus rekrutmen CPNS tahun lalu. Namun, meski ruang bagi pelamar umum tertutup, Pemkab Badung tetap memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk mengikuti tes CPNS pada September mendatang. Wijaya berdalih, pemerintah ingin mengoptimalkan tenaga honorer yang sudah mengabdi selama ini khususnya yang sudah masuk database.

Dari data BKD Badung, terdapat 631 pegawai honorer yang diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS bulan September mendatang. Tenaga honorer didominasi masa pengabdiannya sudah lama dan telah masuk golongan K2 atau tenaga honorer yang masuk database. Wijaya belum bisa mengungkapkan berapa kuota CPNS yang bisa diterima dari tenaga honorer yang masuk database. ''Masalah kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat, semuanya diserahkan kepada pusat. Sesuai aturan, diambil 30 persen dari kuota nasional. Nanti akan dilihat berdasarkan nilai tertinggi dari hasil tes,'' katanya.