Honorer K2 Pemkot Surakarta Batal Diproses Jadi CPNS 2013

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program Ini

Lowongan CPNS 2013- Sejumlah pegawai honorer kategori II (K2) di lingkungan Pemkot Surakarta batal diproses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena dianggap tak memenuhi kualifikasi. Hasil uji publik yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menunjukkan, tenaga honorer tersebut terganjal persoalan indisipliner. "Hasil klarifikasi yang kami lakukan selama uji publik menunjukkan empat dari 840 tenaga honorer tersebut sering tidak masuk kerja, alias bolos. 

Dua diantaranya mengundurkan diri, adapun sisanya diberhentikan oleh pimpinan SKPD masing-masing," ungkap Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Lancer S Naibahu, Jumat (17/5). Keempat tenaga honorer tersebut, imbuh Lancer, merupakan tenaga pengajar dan staf sekolah. "Kemungkinan mereka sering membolos karena nyambi bekerja di tempat lain. Karena dinilai tidak disiplin, empat orang tersebut akhirnya dihapus dari database (peserta uji publik CPNS K2)." 

Lebih lanjut Lancer menerangkan, daftar nominatif hasil uji publik tenaga honorer K2 tersebut sudah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sebagai bahan penyusunan daftar peserta ujian CPNS. Daftar tersebut berisi berkas milik 837 peserta uji publik, yang diselenggarakan April lalu. "Ada satu tenaga honorer dari SMA Negeri 4 yang belum terdata. 

Kami sudah menyusulkannya ke BKN. Soal masih bisa diproses lebih lanjut atau tidak, itu tergantung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB)," jelasnya.(suaramerdeka.com)