Latihan CAT CPNS 2014

Instansi Bisa Usul CPNS 2013 Walau Rasio Belanja Pegawai Diatas 50%

Selasa, 05 Februari 2013

Bagi yang berminat melamar CPNS tahun ini diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS nanti. Karena penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa sistem ujian CPNS 2014 diharuskan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) tanpa terkecuali. Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan mantap.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS menggunakan CAT dengan metode yang tepat, Coba gabung di Program
Ini

JAKARTA—Meski pemerintah telah mencabut moratorium CPNS, dan membuka kembali penerimaan pegawai baru.  Namun setiap instansi yang mengusulkan kebutuhan CPNS, belanja pegawainya harus di bawah 50 persen.

"Syaratnya seperti tahun lalu. Paling utama, belanja pegawainya kurang dari 50 persen," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar di kantornya, Jumat (1/2).

Dijelaskannya, perekrutan harus terlebih dahulu memiliki peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan. Itu harus didukung oleh analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Di samping itu, instansi harus memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.

"Kalau syaratnya sudah dipenuhi tinggal mengusulkan ke KemenPAN-RB. Nanti usulan ini akan dianalisa kemudian diajukan kepada Wapres. Apakah layak diberikan formasi atau tidak," terangnya.

Bagi instansi yang sangat butuh pegawai namun belanja pegawainya lebih dari 50 persen, diupayakan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kalaupun SDM yang ada tidak memungkinkan untuk keahlian tertentu, pemerintah akan memberikan toleransi. Namun, jumlahnya tidak banyak.

"Ya paling maksimal dua orang lah untuk menjadi leader, sedangkan lainnya pakai PNS yang sudah ada saja," tandasnya.

Target Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk secepatnya menyelesaikan proses pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) CPNS dari honorer kategori satu (K1), tidak bisa terealisasi.

Pasalnya pemerintah daerah tidak memberikan dukungan penuh kepada pusat untuk memproses usulan pemberkasan NIP.

"Bagaimana bisa BKN kerja cepat kalau usulan yang diajukan sangat sedikit. Sudah beberapa kali diminta memasukkan usulan pemberkasan, tidak diindahkan daerah," keluh Kasubag Humas dan Protokol BKN Petrus Sujendro kepada JPNN, Jumat (1/2).

Data BKN menyebutkan, hingga 31 Januari 2013, usulan yang masuk baru 20 ribu dari total 52 ribu CPNS dari honorer K1. Dari jumlah tersebut, yang mengantongi NIP lima ribu orang. Sisanya, 15 ribu, masih dalam proses pemeriksaan dokumen.

"Dari 15 ribu, ada sekitar 700-an CPNS yang dokumennya tidak lengkap, sehingga perlu dilengkapi. Ini sudah kita sampaikan ke Kanreg BKN untuk ditindaklanjuti. Yang pasti mereka kita beri kesempatan untuk melengkapinya," terangnya.

Jumlah 700-an ini, menurut Petrus kemungkinan bertambah lagi. Sebab, proses pemberkasan masih berlanjut.

Mengenai tenggat waktu 31 Januari yang ternyata tidak diindahkan daerah, membuat kecewa BKN. Menurut dia, kelambanan daerah ini terkait ketakutan dari kepala daerah maupun kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumumkan hasil quality assurance (QA) Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan (BPKP).

"Daerah rata-rata takut mengumumkan hasil QA karena khawatir didemo honorer K1. Ini terkait dengan perbedaan hasil pengumuman verifikasi dan validasi (verval) tahap satu yang diumumkan BKN. Jadi misalnya ada instansi A lulus verval pertama, begitu QA malah tidak lulus," jelas Petrus.

Dengan banyaknya usulan daerah yang belum masuk itu, BKN terpaksa memperpanjang lagi waktu pemberkasan. Hanya saja para honorer K1 ini diminta tidak mengejar-ngejar BKN karena kelambanan ada di daerah.

"Daerah sebaiknya secepatnya mengumumkan hasil QA-nya agar honorer K1 bisa menyiapkan seluruh berkasnya. Kalau daerah menahan lebih lama, ini akan menimbulkan masalah baru lagi," tandasnya. (Esy/jpnn)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Cari

Arsip Berita

Latihan CAT CPNS 2014